Opini, suaradewata.com- Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memiliki potensi yang menarik untuk dibahas, salah satunya adalah potensi pariwisata yang diyakini mampu meningkatkan jumlah kedatangan turis khususnya di Kalimantan Timur.
Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kalimantan Timur, Syafruddin Tangalindo, ST mengatakan, Badan Promosi Pariwisata daerah dibentuk dengan tujuan agar badan ini secara efektif mampu mempromosikan potensi-potensi pariwisata di Kalimantan Timur.
Harapannya dengan promosi massif maka akan dapat meningkatkan citra positif pariwisata di Kalimantan Timur, sehingga akan meningkatkan kunjungan wisatawan nasional maupun internasional ke Kaltim.
Berharap kehadiran IKN Nusantara di Kalimantan Timur dapat menjadi katalisator bagi pengembangan pariwisata di Kaltim. Di wilayah IKN sendiri terdapat potensi pengembangan pariwisata yang potensial di antaranya titik nol IKN yang merupakan tempat peletakan batu pertama pembangunan IKN oleh Presiden Joko Widodo bisa menjadi destinasi wisata sejarah.
Titik nol tersebut merupakan tempat pertama Presiden RI Joko Widodo meletakkan batu pertama, sehingga destinasi tersebut akan menjadi wisata sejarah. Tempat bersejarah tersebut tentu saja diharapan tidak hilang nilai sejarahnya karena bagaimanapun juga nilai sejarah yang ada pada titik nol tersebut memiliki peluang untuk dikembangkan.
Harapannya dengan posisi IKN yang Indonesiasentris dapat membuat pemerataan ekonomi terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi keberadaan IKN merupakan persiapan dalam rangka menyambut bonus demografi Indonesia jelang Generasi Emas 2045.
Selain itu, di beberapa kabupaten dan kota di Kalimantan Timur juga telah menetapkan sektor pariwisata sebagai prime economic-plan dalam meningkatkan potensi PAD-nya. Mereka juga telah bersiap menyambut pemindahan IKN ke Kalimantan Timur.
Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Rusman Yaqub menilai IKN bukan hanya bagian dari warga Kaltim. IKN menjadi daerah otonom sendiri dan menjadi bagian milik seluruh warga negara di Indonesia.
Cara pandang masyarakat Kaltim dalam memaknai IKN juga harus diarahkan sebagai berkah dalam kehidupan, sehingga seharusnya dapat menjadi refleksi bagi masyarakat lokal Kaltim. Warga juga harus bisa mengoptimalkan kemampuan dirinya agar dapat berkontribusi terhadap keberadaan IKN.
Rusman juga meyakini bahwa aksesibilitas masih menjadi poin utama untuk pengembangan pariwisata. Hambatannya adalah masih adanya segmentasi kewenangan pembangunan jalan dalam perbaikan aksesibilitas.
Di Kalimantan Timur sendiri terdapat beberapa jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu, perlu dilakukan penguatan kualitas SDM agar nantinya pengembangan pariwisata dapat dipercepat dengan kreativitas masyarakat lokal di sekitar objek wisata.
Rusman juga meminta sektor infrastruktur komunikasi harus segera diperbaiki agar komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dapat efektif dan efisien. Terkait sinergitas antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota harus ditingkatkan.
Pada kesempatan berbeda, Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur mengaku telah menggelar pertemuan dengan DPRD Kaltim guna membahas Perda terkait eco-wisata serta posisi pariwisata Kaltim dalam menyambut IKN.
Dengan adanya daya saing pariwisata di IKN, tentu saja seluruh elemen masyarakat harus mempersiapkan diri, khususnya kapasitas sumber daya manusia guna memperkuat organisasi kepariwisataan. Pihaknya juga mengaku telah menggelar pelatihan bagi barista, dan ke depan akan diselenggarakan pelatihan-pelatihan lainnya.
Herwansyah menjelasan sesuai Perda No 5 tahun 2022 terdapat 3 bagian yaitu Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP), Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (DPP), Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP), dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP). IKN sendiri berada di bagian KPPP.
Dirinya mengaku, wilayah penyangga haruslah memperkuat daya tarik wisatanya agar dilirik para pengunjung IKN, sehingga mereka melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata provinsi. Namun, pihaknya mengaku masih memiliki kendala dalam pengembangan SDM di sektor pariwisata.
Untuk itu, ke depan diharapkan mahasiswa melalui kuliah kerja nyata dapat membantu mengembangkan pariwisata pada destinasi-destinasi yang berada di wilayah yang sulit dijangkau.
Saat ini, Kaltim memiliki Labuan Cermin yang berada di wilayah Kabupaten Berau sebagai destinasi unggulan. Hanya saja, akses jalan menjadi salah satu kendala dalam konektivitas antara satu destinasi ke destinasi lainnya.
Sementara itu, Dian Rosita dari DPD Putri Kaltim mengingatkan bahwa kualitas destinasi wisata sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Pariwisata sendiri memerlukan figur dalam menentukan kemajuan pariwisata dengan memberikan citra yang baik dari sisi pemerintahan.
Dian sependapat dengan konsep pariwisata di wilayah penyangga IKN. Karena dengan banyaknya kunjungan ke IKN, pihaknya akan tetap harus mengarahkan para pengunjung untuk berwisata di wilayah penyangga. Meski demikian, pemerintah juga perlu mengupayakan akses yang baik dari IKN ke titik penyangga, sehingga pengunjung tidak terkendala masalah konektivitas.
IKN Nusantara tidak hanya program pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, lebih dari itu IKN juga membuka peluang untuk terus melakukan pengembangan terhadap Pariwisata di mana hal tersebut mampu menambah pundi-pundi PAD.
Sumber: suaradewata
