Home » Blog » Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Dorong Peningkatan Kualitas Puskesmas Di Ibu Kota Negara Nusantara
Featured Global News Indonesia Kalimantan News

Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Dorong Peningkatan Kualitas Puskesmas Di Ibu Kota Negara Nusantara

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan TimurJaya Mualimin, secara resmi menegaskan dukungan penuh dari pihaknya dalam memperkuat delapan puskesmas di wilayah Ibu Kota Negara (IKNNusantara. Dalam kunjungan kerja bersama Komisi IX DPR RI ke Kecamatan Sepaku, Jaya menekankan komitmen pengembangan infrastruktur kesehatan untuk mendukung pertumbuhan pesat IKN.

“Peningkatan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia di puskesmas menjadi fokus utama kami guna mendukung pembangunan di IKN,” ungkap Jaya dalam keterangannya.

Dalam upaya peningkatan layanan kesehatan di IKNJaya menyampaikan rencana penting terkait pembangunan Rumah Sakit Pusat Internasional yang dijadwalkan akan dimulai pada 20 Desember. Komisi IX DPR RI juga mengunjungi Rumah Sakit Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan, yang menjadi salah satu pusat perhatian dalam pembenahan fasilitas kesehatan mendukung IKN.

“Kami berkomitmen menyediakan layanan kesehatan terbaik bagi masyarakat dengan perekrutan sumber daya manusia yang berkualitas,” tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Dinas Kesehatan Kaltim menegaskan telah menjalankan program jaminan kesehatan dan memperkuat programprogram kesehatan yang sedang berjalan.

Kalimantan Timur siap menjadi pilar dalam sektor kesehatan bagi IKN, dengan dukungan dari Kementerian Kesehatan dan APBD Provinsi,” kata Jaya.

Delapan puskesmas di wilayah IKN akan ditingkatkan baik dari segi infrastruktur maupun fasilitas pendukungnya, menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan layanan kesehatan di Kalimantan Timur serta mendukung sektor kesehatan di IKN.

Jaya juga menjelaskan bahwa tanggung jawab sumber daya puskesmas akan dialihkan dari pemerintah daerah provinsi dan kabupaten ke Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), tetapi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk masyarakat tidak mampu akan tetap dikelola oleh pemerintah kabupaten dan provinsi.

“Meskipun terjadi peralihan pengelolaan, kami tetap berkomitmen dalam mengelola JKN untuk masyarakat tidak mampu,” ungkap Jaya, menegaskan komitmen berkelanjutan Pemprov Kaltim dalam mendukung kesehatan masyarakat.

Sumber: Kaltim Akurat

Translate