HARIANHALUAN.COM – Kementerian PUPR sedang memaksimalkan pemanfaatan Bendungan Tapin oleh masyarakat melalui pengembangan jaringan irigasi dan rencana pengembangan kawasan pariwisata.
Bendungan Tapin terletak di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan adalah bendungan multifungsi.
Diketahui, Bendungan Tapin diresmikan oleh Jokowi pada awal 2021 dalam rangka mewujudkan ketahanan air dan pangan di Indonesia.
Namun Kepala Balai Wilayah Sungai atau BWS Kalimantan III Banjarmasin, Fikri Abdurrachman menyatakan Bendungan Tapin memiliki potensi penyediaan air baku sebesar 500 liter per detik sebagaimana dikutip HarianHaluan.com dari pu.go.id.
Bukan hanya itu saja melainkan Bendungan Tapi memiliki penyediaan irigasi seluas 5.472 hektar yang disalurkan melalui Daerah Irigasi atau DI Tapin.
“Pengembangan DI Tapin merupakan wujud nyata pemanfaatan Bendungan Tapin agar air bisa dengan mudah diatur sedemikian rupa agar selalu ada dan tidak kering. Progres fisik pengembangan DI Tapin saat ini telah mencapai 75,22% dan ditargetkan rampung akhir tahun 2022,” ujar Fikri.
Adapun Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air atau P3A Sumber Harapan Desa Bungur Baru Kabupaten Tapin, Nafiah mengatakan sebelum adanya Bendungan Tapin seluruh petani di Kabupaten Tapin hanya dapat menanam.
Seluruh petani yang berada di Kabupaten Tapin hanya dapat menanam 1 kali dalam setahun namun setelah adanya Bendungan Tapin jadi bertambah 2 atau 3 kali dalam setahun.
Nafiah menyatakan apabila sebelumnya produksi pertanian petani kurang lebih 3-4 ton per hektar setelah ada irigasi dari Bendungan Tapin.
Hasil tani di daerah sendiri dapat sampai 7-8 ton per hektar untuk 1 kali tanam saja jadi misal dapat 2 atau 3 kali tanam maka hasil tani akan melimpah.
Setelah itu Nafiah berharap pemerintah juga dapat membangun jaringan irigasi tersier di Tapin.
Menurutnya, ada jaringan tersier akan lebih memudahkan pembagian air dari Bendungan Tapin maka dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak petani di Kabupaten Tapin.
Adapun Fikri menjelaskan bahwa Pemerintah saat ini sedang melaksanakan revisi Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 20 Tahun 2006 terkait Irigasi yang rencananya bisa memberikan opsi kepada Kementerian PUPR untuk dapat membangun jaringan irigasi tersier.
Sedangkan ini, Kementerian PUPR hanya berwenang membangun jaringan irigasi primer dan sekunder.
Fikri menambahkan apabila revisi PP tersebut diundangkan 2023 kemungkinan anggaran pembangunan irigasi tersier baru ada pada 2024.
Namun saat ini sudah mulai mendesain jaringan irigasi tersier DI Tapin sehingga dapat mulai membangunnya segera setelah dana fisiknya keluar selain itu mendukung sektor pertanian,
Bendungan Tapin juga yang memiliki potensi pariwisata. Kepala SNVT Pembangunan Bendungan BWS Kalimantan III, Selo Bhuwono Kahar mengungkapkan apabila selanjutnya direncanakan akan ada pengembangan kawasan di Bendungan Tapin untuk pariwisata.
Selo Bhuwono Kahar juga mengatakan bahwa nantinya pengembangan kawasan Bendungan Tapin akan difokuskan untuk dapat menjadi kawasan pariwisata atau tempat berkumpul baru bagi masyarakat setempat.
Dengan adanya Landscape di sekitar bendungan yang akan ditata dan mungkin dapat ditambahkan taman budaya yang sesuai dengan adat setempat.***
Sumber: Harian Haluan
